Nilai Proyek dan Dugaan Kerugian Negara
Pemeriksaan Saksi Lain dan Pelibatan Beberapa Pihak
Selain DAS, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai latar belakang dalam program ini. Beberapa di antaranya adalah pejabat di Direktorat Sekolah Dasar, SMP, anggota tim teknis Analisa Kebutuhan TIK, konsultan, dan pihak penyedia produksi.
- Saksi yang diperiksa meliputi pejabat Direktorat SD dan SMP, anggota tim teknis Analisa Kebutuhan TIK, konsultan, dan penyedia produksi.
- Pemeriksaan bertujuan menggali proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kebutuhan, hingga distribusi Chromebook ke sekolah.
- Langkah ini membantu menghubungkan kebijakan kementerian dengan keputusan operasional dan praktik lapangan.
- Hasil pemeriksaan diharapkan mengungkap keterkaitan serta potensi penyimpangan dalam setiap tahap pengadaan.
Nadiem Makarim Status dan Keterlibatan
Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, meskipun tidak langsung diperiksa sebagai tersangka dalam semua tahap awal, telah beberapa kali dipanggil oleh Kejagung dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Nadiem digelar untuk menggali informasi dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek Chromebook, termasuk rapat-rapat teknis dan keputusan yang memicu pengadaan laptop tersebut. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sampai berjam-jam, penyidik mencari klarifikasi atas perubahan spesifikasi dan operasional proyek, serta bagaimana pertimbangan pilihan Chromebook dibanding sistem operasi lain di tengah kondisi jaringan internet yang belum merata.
Prosedur Penyidikan dan Bukti Pendukung
Penyidikan oleh Kejagung tidak hanya melibatkan pemeriksaan saksi, tetapi juga pengumpulan dokumen, barang bukti elektronik, dan analisis terhadap bukti fisik seperti spesifikasi perangkat dan kontrak pengadaan. Tim penyidik mengkaji apakah spesifikasi teknis perangkat sesuai dengan ketentuan yang diumumkan dan bagaimana realisasi distribusi ke sekolah-sekolah. Aspek lain yang ditelusuri adalah apakah ada perusahaan penyedia (vendor) yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar, serta siapa saja pihak internal kementerian yang berkontribusi terhadap keputusan-keputusan kunci dalam proses pengadaan.
Respons Pemerintah dan Publik Terhadap Kasus Ini
Respon publik terhadap kasus ini cukup kuat, karena menyangkut sektor pendidikan dan penggunaan uang negara dalam jumlah besar. Pemerintah melalui pihak Kementerian Pendidikan, dan Nadiem sendiri, menyatakan akan menghormati proses hukum yang berlangsung dan siap bekerja sama dengan penyidik. Namun, beberapa pihak masyarakat menilai ada kebutuhan transparansi lebih terutama soal bagaimana spesifikasi teknis dan harga ditetapkan, serta bagaimana distribusi dilakukan agar tidak menyimpang dari tujuan awal. Kasus ini juga memicu diskusi luas mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengadaan barang publik, apalagi di bidang pendidikan yang dampaknya langsung dirasakan banyak pihak.












