DPR Usul Gerbong Khusus Perokok Kereta agar menyediakan gerbong khusus bagi penumpang perokok. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, pada, 2025. Anggota DPR menilai, kebijakan ini bisa menjadi solusi bagi penumpang perokok tanpa mengganggu kenyamanan non-perokok. Namun, usulan ini memicu perdebatan publik karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan regulasi transportasi.
Alasan dan Latar Belakang Usulan
Anggota Komisi V DPR RI, Andi Santoso, mengatakan banyak penumpang kereta yang merasa tidak nyaman karena masih ada praktik merokok secara sembunyi-sembunyi di dalam kereta maupun di toilet. Menurutnya, pengadaan gerbong khusus bisa mengurangi potensi konflik antar penumpang.
“Kami ingin ada ruang khusus yang terpisah, agar penumpang perokok tetap punya haknya tanpa mengganggu penumpang lain. Ini solusi win-win,” ujar Andi di hadapan peserta rapat kerja.
Respons KAI dan Pertimbangan Teknis
Direktur Operasional PT KAI, Rina Wulandari, merespons dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa saat ini seluruh rangkaian kereta api adalah area bebas rokok sesuai DPR Usul Gerbong Khusus Perokok Kereta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019.
“Kami menghargai usulan DPR, tetapi implementasinya perlu kajian mendalam. Ada faktor keselamatan, sistem ventilasi, hingga aturan hukum yang harus dipatuhi,” jelas Rina.
Menurut Rina, KAI siap membentuk tim kajian khusus untuk menilai apakah gerbong perokok dapat diwujudkan tanpa mengorbankan standar keselamatan dan kesehatan.
Kronologi Usulan DPR
- 19 Agustus 2025: DPR menerima aspirasi dari kelompok penumpang perokok yang mengeluhkan keterbatasan ruang merokok di transportasi publik.
- 20 Agustus 2025: Komisi V melakukan rapat internal membahas regulasi terkait larangan merokok di kereta api.
- 21 Agustus 2025: Usulan resmi disampaikan dalam rapat kerja DPR dengan PT KAI di Jakarta.
- 22 Agustus 2025: KAI menyatakan akan mengkaji aspek teknis, hukum, dan kesehatan terkait usulan tersebut.
Fakta dan Tantangan
- Regulasi ketat: Semua transportasi publik di Indonesia saat ini adalah zona bebas rokok.
- Risiko kesehatan: WHO menegaskan paparan asap rokok pasif tetap berbahaya, meskipun ditempatkan di ruang khusus.
- Teknis operasional: Perlu ventilasi khusus, sistem pemadam kebakaran, serta biaya tambahan untuk memodifikasi gerbong.
- Citra pelayanan: KAI selama ini membangun citra sebagai transportasi modern, bersih, dan ramah keluarga.
Suara dari Publik dan Ahli
Usulan ini menuai beragam reaksi.
- Budiman Santoso, pakar transportasi dari Universitas Indonesia, menilai perlu kehati-hatian:
“Jika tujuannya mengakomodasi semua penumpang, maka harus dipastikan tidak ada risiko bagi non-perokok. Sistem ventilasi harus sangat ketat.”
- Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak tegas.
“Transportasi publik harus steril dari asap rokok. Membuat gerbong khusus justru mundur ke belakang,” kata Tulus Abadi, Ketua YLKI.
- Warga pengguna kereta, Andini (27), menyatakan keraguannya.
“Saya khawatir meskipun ada gerbong khusus, asap tetap bisa menyebar ke gerbong lain. Lebih baik tetap bebas rokok total.”
Dampak dan Implikasi
Jika usulan DPR diterapkan, maka:
- Perlu revisi aturan hukum terkait zona bebas rokok.
- Biaya modifikasi gerbong kemungkinan akan membebani KAI.
- Muncul risiko citra negatif bagi transportasi publik Indonesia di mata internasional.
Namun, DPR berpendapat kebijakan ini dapat menjadi “jalan tengah” untuk menghindari praktik merokok liar yang lebih sulit dikendalikan.
Langkah Tindak Lanjut
KAI bersama DPR sepakat membentuk tim kajian bersama yang akan bekerja selama dua bulan. Kajian ini akan meliputi:
- Aspek hukum dan regulasi.
- Analisis risiko kesehatan.
- Konsultasi publik dengan kelompok konsumen dan organisasi kesehatan.
Kesimpulan
DPR Usul Gerbong Khusus Perokok Kereta membuka perdebatan besar antara hak perokok dan kewajiban melindungi kesehatan publik. Meski dimaksudkan sebagai solusi kompromi, implementasinya memerlukan kajian mendalam terkait regulasi, teknis, dan dampak sosial. Keputusan akhir akan sangat menentukan arah kebijakan transportasi publik di Indonesia—apakah tetap konsisten sebagai area bebas rokok atau memberi ruang terbatas bagi perokok.
