Direktur Lokataru Tersangka Penghasutan Demo, Delpedro Marhaen, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan massa, termasuk anak-anak, dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Gedung DPR/MPR RI pada pekan lalu
Penangkapan Delpedro Marhaen
Delpedro ditangkap pada Senin malam, 1 September 2025, sekitar pukul 22.45 WIB, di kediamannya. Penangkapan ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan massa dalam aksi unjuk rasa yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Pihak Lokataru menyatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan sipil dan demokrasi, yang berpotensi mengancam hak-hak kebebasan berpendapat dan berkumpul di Indonesia.
Dugaan Penghasutan Massa
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa Direktur Lokataru Tersangka Penghasutan Demo atau hasutan provokatif yang mendorong aksi anarkistis. Aksi tersebut diduga melibatkan pelajar dan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Ajakan provokatif ini kabarnya disebarkan melalui media sosial, yang kemudian memicu aksi massa yang berujung pada kekacauan. Pihak kepolisian sedang menyelidiki lebih lanjut penyebaran informasi tersebut untuk mengungkap keterlibatan Delpedro dalam insiden ini.
Pasal yang Disangkakan
Pasal-pasal ini menggambarkan keseriusan tuduhan yang dihadapi Delpedro dalam kasus ini, yang berpotensi membawa konsekuensi hukum yang berat. Pihak kepolisian terus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk memastikan keterlibatan Delpedro dalam insiden tersebut. Delpedro dijerat dengan beberapa pasal, antara lain:
- Pasal 160 KUHP – tentang penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana.
- Pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 UU ITE – tentang penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan keresahan.
- Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU – Perlindungan Anak tentang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan tertentu.
Proses Penyidikan
Penyelidikan terhadap Delpedro dimulai sejak 25 Agustus 2025, setelah adanya dugaan keterlibatan dalam penghasutan yang melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan memperhatikan setiap detail dan mengumpulkan fakta serta bukti yang mendalam. Aparat kepolisian berkomitmen untuk menjalankan proses hukum dengan transparan dan objektif, untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan kejelasan terkait peran Delpedro dalam insiden yang terjadi.
Respons Lokataru
Pihak Lokataru menilai penangkapan Delpedro sebagai langkah yang tidak berdasar dan berpotensi mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap hak-hak demokratis yang dijamin oleh undang-undang, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul. Sebagai respons, Lokataru menyerukan agar Delpedro segera dibebaskan dan proses hukum terhadapnya dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa tekanan politik.
Kesimpulan
Direktur Lokataru Tersangka Penghasutan Demo sebagai tersangka penghasutan anak terkait demo menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan hak-hak demokratis, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul. Proses hukum yang sedang berjalan akan menentukan apakah tuduhan tersebut berdasar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku, serta apakah tindakan tersebut merupakan upaya sah dalam menjaga ketertiban atau justru bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan sipil.
