Pada Rabu, 3 September 2025, Brimob Jalani Sidang Etik Kasus Ojol Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Kompol Kosmas Kaju Gae, Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri. Sidang ini terkait dengan insiden pelindasan yang melibatkan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang terjadi pada 28 Agustus 2025 di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Insiden tersebut memicu perhatian publik dan memicu serangkaian proses hukum terkait disiplin anggota Polri. Sidang ini bertujuan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan anggota Brimob yang terlibat dalam kejadian tersebut, serta memberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan etik.
Proses Brimob Sidang Etik
Brimob Jalani Sidang Etik Kasus Ojol yang dimulai sekitar pukul 09.25 WIB di Gedung TNCC Mabes Polri. Kompol Kosmas hadir mengenakan pakaian dinas dan dikawal oleh anggota Provos Polri. Majelis hakim mengonfirmasi identitasnya sebelum sidang dimulai. Siaran langsung sidang sempat ditayangkan di YouTube melalui akun Polri TV, namun beberapa saat setelah dimulai, suara siaran tersebut dimatikan (mute) dan video dihapus.
Kategori Pelanggaran dan Ancaman Sanksi
Dalam kasus ini, terdapat dua kategori pelanggaran yang dibedakan berdasarkan tingkat keseriusannya, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. Kompol Kosmas, sebagai Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, dan Bripka Rohmat, pengemudi kendaraan taktis (rantis), termasuk dalam kategori pelanggaran berat akibat peran mereka dalam insiden tersebut. Keduanya terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), yang berarti mereka bisa dipecat dari dinas kepolisian. Sementara itu, lima anggota Brimob lainnya yang duduk di bangku belakang rantis masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Meskipun pelanggaran mereka dianggap kurang serius, mereka tetap terancam sanksi seperti mutasi, demosi, atau penundaan pangkat dan pendidikan, yang dapat mempengaruhi karier mereka di kepolisian. Keputusan mengenai sanksi ini akan ditentukan setelah sidang etik dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh pihak berwenang.
Desakan Transparansi dan Tuntutan Publik
Sidang etik terhadap Kompol Kosmas ini mendapat perhatian besar dari publik, yang mengharapkan proses yang transparan. Berikut beberapa poin penting terkait sidang ini:
- Desakan Transparansi Proses Sidang – Publik sangat menantikan proses sidang yang transparan agar keadilan dapat ditegakkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian diukur dengan standar hukum yang jelas.
- Tuntutan Keluarga Korban – Keluarga korban, Affan Kurniawan, menuntut keadilan dan mengharapkan agar Kompol Kosmas mendapatkan sanksi yang tegas, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
- Kompolnas Mendukung Sanksi Tegas – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong agar sidang etik menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Kompol Kosmas. Kompolnas berharap agar keputusan ini memberi sinyal bahwa Polri tidak mentolerir tindakan kekerasan yang mencoreng institusi kepolisian.
- Pentingnya Akuntabilitas Polri – Sidang ini juga menjadi ujian bagi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan disiplin di tubuh kepolisian, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Harapan atas Proses Hukum
Proses sidang etik ini diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi contoh nyata dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas aparat kepolisian. Dengan sidang yang berlangsung secara transparan dan adil, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa setiap anggota kepolisian, tanpa kecuali, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya jika melanggar kode etik atau hukum yang berlaku. Selain itu, proses ini juga menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Kesimpulan
Brimob Jalani Sidang Etik Kasus Ojol Affan Kurniawan menjadi ujian bagi disiplin dan akuntabilitas Polri. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi publik, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keputusan sidang ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian
