Jakarta, 13 April 2026 . Apakah Hukum Tak Lagi Mencari Kebenaran ? menjadi pertanyaan yang kian sering muncul di tengah ruang publik, seiring menguatnya sorotan terhadap proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan yang utuh. Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini tidak hanya memicu perhatian, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai arah, transparansi, serta integritas sistem hukum dalam mengungkap fakta dan motif di balik sebuah kejahatan.
Apakah Hukum Tak Lagi Mencari Kebenaran
Mengenai arah penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Pertanyaan mendasar mulai mengemuka: apakah hukum masih berfungsi untuk mencari kebenaran, atau sekadar menyelesaikan perkara secara formalitas?
Sorotan ini menguat setelah berbagai kasus besar yang melibatkan aparat atau institusi negara dinilai belum sepenuhnya mengungkap fakta secara menyeluruh. Salah satu yang paling sering menjadi rujukan adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait motif di balik kejahatan tersebut.
Motif yang Tak Terungkap, Kebenaran yang Dipertanyakan
Dalam sistem hukum pidana, pengungkapan motif merupakan bagian penting untuk memahami konteks suatu tindak kejahatan. Namun dalam sejumlah kasus, proses hukum dinilai berhenti pada penetapan pelaku tanpa menggali lebih dalam latar belakang atau kemungkinan adanya aktor lain.
Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Budi Santoso (nama samaran), menilai bahwa kondisi ini berpotensi mereduksi fungsi hukum itu sendiri.
“Jika hukum hanya fokus pada menghukum pelaku tanpa mengungkap motif secara utuh, maka kebenaran substantif tidak tercapai,” ujarnya.
Menurutnya, pengungkapan motif juga penting untuk memastikan tidak adanya jaringan atau kepentingan lain yang tersembunyi di balik sebuah kejahatan.
Peradilan Militer dalam Sorotan
Peradilan Militer dalam Sorotan
Perdebatan semakin menguat ketika suatu kasus melibatkan aparat militer dan diproses melalui mekanisme peradilan militer. Sistem ini secara hukum memiliki kewenangan tersendiri dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, namun dalam praktiknya kerap menjadi perhatian publik, khususnya terkait aspek transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah kalangan menilai bahwa mekanisme internal dalam peradilan militer berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi. Hal ini mencakup proses pembuktian hingga pengungkapan motif di balik suatu tindak kejahatan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persepsi adanya “ruang tertutup” dalam proses penegakan hukum, yang dinilai belum sepenuhnya terbuka bagi pengawasan publik.
Di sisi lain, institusi militer menegaskan bahwa setiap proses hukum yang berjalan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum di lingkungan militer disebut tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, profesionalitas, serta komitmen untuk menindak setiap pelanggaran secara tegas.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Ketidakjelasan dalam pengungkapan fakta dan motif berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik dinilai mengalami penurunan, terutama dalam kasus-kasus yang menyita perhatian nasional.
Sosiolog hukum, Andi Prasetyo, menyebut bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi hukum.
“Ketika masyarakat merasa ada bagian dari kebenaran yang tidak diungkap, maka muncul keraguan terhadap integritas proses hukum itu sendiri,” katanya.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kepatuhan terhadap hukum.
Konteks Lebih Luas: Antara Prosedur dan Keadilan Substantif
Secara prinsip, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan kebenaran dan menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Dalam praktiknya, kerap terjadi dinamika antara kepatuhan terhadap prosedur formal dan kebutuhan untuk menggali fakta secara menyeluruh.
Sejumlah kalangan menilai bahwa penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur berisiko mengaburkan tujuan utama, yaitu mengungkap kebenaran. Di sisi lain, prosedur tetap memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Pandangan Netral: Ruang Evaluasi Sistem Hukum
Perdebatan mengenai apakah hukum masih mencari kebenaran menunjukkan adanya kebutuhan untuk evaluasi sistem penegakan hukum secara menyeluruh. Transparansi, independensi, dan akuntabilitas menjadi aspek yang terus didorong oleh berbagai pihak.
Di tengah kritik yang berkembang, sejumlah pakar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kritik publik dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Reformasi yang konstruktif dinilai menjadi jalan tengah untuk memperkuat sistem yang ada.
Pada akhirnya, pertanyaan “apakah hukum masih mencari kebenaran” bukan hanya menjadi refleksi bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga nilai keadilan.
