Pada 2 September 2025, Amerika Serikat melancarkan Serangan AS ke Venezuela Diprotes, lewat udara terhadap sebuah kapal cepat di Laut Karibia selatan yang dituding membawa narkoba serta dikelola oleh geng kriminal Venezuela, Tren de Aragua. Serangan ini menewaskan 11 orang, yang oleh otoritas AS disebut sebagai anggota kartel tersebut. Pemerintah Amerika membenarkan operasi itu dengan alasan sebagai bagian dari upaya besar memerangi narkotika internasional dan menekan pengaruh kelompok terorganisir yang dianggap mengancam keamanan kawasan.
Namun, langkah ini segera memicu kontroversi luas di tingkat global. Beberapa pengamat hukum internasional menilai serangan tersebut berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara serta bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Venezuela pun bereaksi keras, menuduh Washington melakukan agresi militer sepihak. Insiden ini memperburuk ketegangan geopolitik antara kedua negara, dengan risiko membuka babak baru konflik berkepanjangan di kawasan Amerika Latin.
Landasan Hukum dan Kontroversi
Pemerintahan Trump sejak Februari 2025 telah menetapkan kelompok Tren de Aragua sebagai Foreign Terrorist Organization (Organisasi Teroris Asing). Penetapan ini dijadikan landasan hukum untuk memperluas operasi militer melawan kartel narkoba yang dianggap berbahaya. Selain itu, pemerintahan juga menggunakan Alien Enemies Act, sebuah undang-undang lama yang memberikan wewenang luas bagi presiden untuk mengambil tindakan terhadap pihak asing yang dinilai sebagai ancaman.
Dengan kombinasi dasar hukum tersebut, Washington berupaya meyakinkan publik bahwa serangan udara di Laut Karibia memiliki legitimasi penuh. Namun, sejumlah pakar hukum internasional menilai klaim itu lemah. Mereka menyoroti tidak adanya bukti ancaman langsung dari kapal tersebut, tidak adanya persetujuan kongres, serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional. Kritik ini memperkuat pandangan bahwa serangan AS lebih sarat kepentingan politik daripada didorong oleh urgensi keamanan nyata.
Tanggapan Pemerintah AS
Wakil Presiden JD Vance membela Serangan AS ke Venezuela Diprotes tersebut dengan menyebutnya sebagai “penggunaan militer yang terbaik” dan menanggapi kritik terkait tuduhan kejahatan perang dengan pernyataan keras: “I don’t give a s**t what you call it.” Sikap ini menegaskan bahwa pemerintah AS tidak gentar terhadap kecaman internasional. Selain Vance, pejabat senior seperti Sekretaris Pertahanan Pete Hegseth dan Sekretaris Negara Marco Rubio juga menunjukkan dukungan penuh. Mereka menegaskan operasi itu merupakan bagian dari kampanye besar melawan kartel narkoba, yang dianggap ancaman serius bagi keamanan global.
Reaksi Venezuela dan Global
Presiden Nicolás Maduro dengan tegas mengecam serangan udara Amerika Serikat, menyebutnya sebagai bentuk ancaman nyata terhadap kedaulatan Venezuela. Ia menuding Washington berupaya melakukan regime change dengan dalih memerangi narkotika. Maduro bahkan meragukan keaslian rekaman video serangan yang beredar, menyatakan bahwa materi tersebut bisa saja palsu atau hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Sebagai langkah antisipasi, ia memobilisasi jutaan milisi sipil untuk memperkuat pertahanan nasional menghadapi kemungkinan eskalasi. Respon internasional pun muncul: negara-negara seperti Rusia dan Iran secara terbuka mengutuk tindakan militer AS. Selain itu, lembaga regional seperti Inter-American Court of Human Rights turut menyatakan penolakan keras, menilai serangan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional serta mengancam stabilitas kawasan.
Dampak Militer di Kawasan
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat tajam setelah serangan udara di Laut Karibia. Beberapa langkah lanjutan memperburuk situasi:
- AS memperkuat militernya dengan mengirim lebih dari 4.000 personel tambahan, kapal perang, dan jet tempur F-35 ke Puerto Rico.
- Venezuela merespons keras dengan memobilisasi jutaan milisi sipil sebagai bentuk pertahanan nasional menghadapi kemungkinan eskalasi konflik.
- Aksi provokatif terjadi ketika jet tempur F-16 Venezuela melakukan fly-over di dekat kapal perang AS.
- Pentagon menilai manuver tersebut sebagai tindakan “sangat provokatif” yang berisiko memicu benturan langsung di kawasan.
Kesimpulan
Serangan AS ke Venezuela Diprotes memunculkan polemik serius terkait legalitas Hukum internasional serta etika penggunaan kekuatan militer. Pemerintah AS menyebut langkah itu sebagai bagian dari perang melawan narkoba dan terorisme, namun berbagai pihak internasional menilai tindakan tersebut mengabaikan prosedur hukum dan berpotensi merusak reputasi global Washington. Sementara itu, Venezuela menanggapi dengan respons keras, memperkuat milisi dan kesiapan militernya. Situasi ini memperluas narasi konflik dan meningkatkan risiko destabilisasi di kawasan, sekaligus menambah ketegangan geopolitik yang dapat berimplikasi besar terhadap keamanan regional.
