Jakarta, 8 Oktober 2025 — Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas sebagian dana transfer ke daerah telah menimbulkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan pandangan dan sikap resmi terkait dinamika tersebut melalui rilis berjudul “Otonomi dan Layanan Publik Ujung Tanduk.”
Otonomi Dan Layanan Publik Ujung Tanduk
Gelombang reaksi keras datang dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memangkas sebagian dana transfer ke daerah (TKD) dalam tahun anggaran berjalan.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus mengganggu stabilitas layanan publik di berbagai provinsi.
Ketua Umum APPSI, [Dr. H. Al Haris S.sos., M.H.], menyampaikan bahwa keputusan pemotongan TKD telah menimbulkan keresahan di kalangan pemerintah provinsi. Banyak daerah yang telah menyusun program pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan pagu transfer yang ditetapkan sebelumnya, sehingga perubahan mendadak dianggap membebani kinerja daerah.
Pemotongan dana transfer di tengah tahun anggaran membuat banyak daerah harus melakukan revisi anggaran secara terburu-buru. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi soal keberlanjutan layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tegas [Dr. H. Al Haris S.sos., M.H.] dalam pernyataan resmi di Jakarta.
Kebijakan Fiskal yang Dianggap Tidak Adil
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa langkah pemangkasan TKD dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional, guna menjaga stabilitas anggaran di tengah tekanan ekonomi global dan peningkatan beban subsidi. Namun, alasan tersebut dinilai tidak cukup untuk membenarkan kebijakan yang berdampak langsung pada kinerja daerah.
Menurut data internal APPSI, setidaknya lebih dari separuh provinsi di Indonesia bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penanggulangan kemiskinan. Pemangkasan tersebut, menurut mereka, bisa menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor penting di daerah.
APPSI menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan sentralisasi fiskal yang kian menguat, berlawanan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Dampak Langsung pada Layanan Publik
Pemotongan dana transfer tidak hanya mempengaruhi stabilitas fiskal daerah, tetapi juga berdampak pada layanan publik yang bersifat vital.
Beberapa provinsi telah melaporkan potensi keterlambatan pembayaran tenaga kontrak, pemangkasan anggaran bantuan sosial, hingga penundaan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui dana transfer pusat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Raden Sutarto, menilai bahwa pemotongan TKD akan menurunkan daya dorong ekonomi daerah.
Selain itu, Sutarto menambahkan bahwa kebijakan fiskal nasional harus mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi setiap provinsi. “Tidak bisa disamaratakan. Provinsi dengan PAD rendah tentu akan lebih terpukul dibanding daerah dengan pendapatan besar,” tambahnya.
APPSI Serukan Dialog dan Peninjauan Ulang
Menanggapi kondisi ini, APPSI menyerukan agar pemerintah pusat segera membuka ruang dialog dengan para kepala daerah guna mencari solusi yang adil dan berimbang.
Organisasi tersebut juga menyiapkan rekomendasi alternatif berupa evaluasi berbasis kinerja daerah ketimbang pemangkasan seragam yang berisiko menimbulkan ketimpangan.
Beberapa anggota APPSI juga mendorong agar Kemenkeu transparan dalam menyampaikan parameter kebijakan pemotongan, termasuk besaran, kriteria, dan dampak fiskalnya terhadap masing-masing daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah ketidakpastian dan menjaga kepercayaan antara pusat dan daerah.
Menjaga Keseimbangan Antara Stabilitas dan Pemerataan
Meski menuai kritik, sejumlah ekonom memahami posisi pemerintah pusat yang tengah berupaya menjaga keseimbangan fiskal nasional.
Peneliti ekonomi dari LPEM UI, Ratna Kurnia, menilai bahwa defisit anggaran memang harus dijaga agar tidak melebar. Namun, ia mengingatkan bahwa komunikasi kebijakan menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman di tingkat daerah.
“Kemenkeu perlu menjelaskan secara terbuka rencana penyesuaian anggaran dan mempertimbangkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak langsung menghantam sektor publik,” jelas Ratna.
Menurutnya, keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik harus dijaga agar tujuan pembangunan nasional tetap tercapai tanpa mengorbankan daerah.
Penutup: Otonomi Daerah Harus Dijaga
Situasi ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi tantangan besar di sektor keuangan. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.
APPSI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dan menjaga keberlanjutan prinsip otonomi yang telah menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
